Awas Kedelai AS Masuk dengan CLQ
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.24.02334\
226&channel=2&mn=3&idx=3
Oleh Hermas E Prabowo
Dulu susu, sekarang kedelai... lalu apa lagi? Pertanyaan bernada
sinisme itu terlontar dari seorang ibu rumah tangga di Bintaro,
Jakarta Selatan.
Ia memang pantas gelisah. Pasalnya, satu demi satu benteng pertahanan
pangan bangsa ini runtuh. Padahal, 19 tahun lalu ada kenangan manis
yang dirasakan peternak.
Ketika itu peternak sapi perah nasional menikmati kegembiraan luar
biasa. Harga susu segar peternak rakyat dibeli oleh industri
pengolahan susu (IPS) dengan harga 300 persen lebih tinggi dari
harga semula.
Kegembiraan peternak saat itu tidak bisa lepas dari peran Menteri
Muda Urusan Koperasi merangkap Kepala Bulog. Ketika itu pemerintah
bertekad meningkatkan produksi susu lokal —sebagai sumber protein
hewani—untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Namun apa daya, produksi susu nasional saat itu baru memenuhi 5-10
persen kebutuhan masyarakat Indonesia sekitar 500.000 ton susu.
Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Budiyana, Rabu (23/1),
mengungkapkan, untuk mendongkrak produksi susu nasional, pemerintah
membuat gebrakan.
Wujudnya, pada 1979-1983 pemerintah mengimpor sapi perah jenis
frisian holstein (FH) sebanyak 80.000 ekor dari Australia dan
Selandia Baru.
Dengan kebijakan peningkatan produksi susu nasional, sekali dayung
pemerintah mendapat banyak keuntungan, yakni peningkatan
kesejahteraan peternak, kebangkitan ekonomi pedesaan, pengembangan
industri minuman, dan peningkatan gizi masyarakat. Sementara
pengangguran dapat ditekan.
Setelah mengimpor sapi, waktu itu Menteri Perdagangan dan Koperasi,
Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian menandatangani surat
keputusan bersama yang mewajibkan IPS membeli susu segar jika akan
impor.
Titik balik kehancuran susu berawal ketika pemerintah menandatangani
letter of intent (LoI) dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
IPS tidak memiliki kewajiban lagi membeli susu peternak. Mereka
memang berkomitmen untuk tetap menyerap susu petani, tapi
bagaimanapun mekanisme pasar telah memberikan pilihan bagi industri
susu untuk mengimpor susu karena lebih murah.
Peternak tak lagi memiliki posisi tawar kuat dan pemerintah pun tak
bisa berbuat banyak. Peternak susu perlahan bangkrut. Produksi susu
jatuh dan dominasi susu impor terjadi.
Ambruknya produksi susu nasional terjadi ketika peran industri susu
multinasional semakin kuat dalam bisnis susu di Indonesia.
Krisis bahan baku susu terjadi ketika Australia dan Selandia Baru
dilanda kekeringan tahun 2006. Produksi susu Australia sebagai
pemasok utama susu ke pasar Indonesia turun.
Harga susu melambung, sementara pemerintah tak berdaya. Konsumen susu
dalam negeri langsung dihadapkan pada fluktuasi harga susu dunia.
Apa yang terjadi pada susu tidak beda jauh dengan kedelai. Pemerintah
menggenjot produksi kedelai hingga 1,8 juta ton pada 1992 dengan
menjalankan berbagai program peningkatan produksi seperti Crash
Program Pengapuran, Upaya Khusus Kedelai, dan Gerakan Mandiri Padi,
Kedelai, Jagung.
Pascapenandatanganan LoI antara IMF dan pemerintah produksi kedelai
hancur. Petani kedelai terus berproduksi, tetapi tidak ada jaminan
untung.
Setelah "dipaksa" melepas intervensi tata niaga komoditas pertanian,
pemerintah juga harus menurunkan bea masuk impor kedelai dari 20
persen menjadi nol persen.
Sebagai "imbalannya", AS mengekspor kapas ke Indonesia untuk
menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Kasus CLQ
Beberapa waktu lalu, Pemerintah AS juga menawarkan strategi serupa
untuk memasukkan produk ayam potongan (chicken leg quarter/CLQ),
seperti paha dan sayap ayam.
AS harus memperjuangkan ekspor CLQ ke Indonesia karena produksinya
terus meningkat dan CLQ di AS nilai ekonomis rendah. Ekspor produk
ayam AS tahun 2004 mencapai 2,163 juta ton, 60 persen di antaranya
berupa CLQ. Negara-negara yang menjadi sasaran ekspor CLQ dari AS
antara lain Rusia, Jepang, China, Arab Saudi, dan beberapa negara
Eropa. AS perlu terus mencari pasar baru dan Indonesia salah satu
sasarannya.
Karena itu, dalam strategi diplomasi perdagangan AS-Indonesia, CLQ
selalu menempati "daftar tunggu". Persoalan CLQ selalu muncul dalam
bisnis unggas di AS karena konsumen AS selektif.
Mereka tak mau mengonsumsi potongan ayam, seperti paha bawah dan
sayap, karena dianggap makanan binatang.
Saat ini, peluang AS untuk memasukkan CLQ ke Indonesia muncul lagi
ketika Indonesia terperangkap krisis kedelai. Pemerintah
sendiri "angkat tangan" karena tak bisa menurunkan harga kedelai
jauh dari harga di pasar dunia.
Memberikan subsidi harga untuk menjamin kebutuhan kedelai lebih
murah juga berat karena tak ada anggaran dalam APBN 2008. Dana yang
dibutuhkan untuk meng-cover kebutuhan subsidi kedelai hingga enam
bulan ke depan sekitar Rp 200 miliar.
Sementara perajin tahu-tempe mendesak penurunan dan stabilitas harga
kedelai agar terlepas dari kebangkrutan. Di sisi lain, AS merupakan
produsen kedelai utama di dunia.
Kedelai yang diperdagangkan di pasar dunia sekitar 50 persennya dari
AS. Karena itu, bukan tidak mungkin AS akan menawarkan kedelai
murah ke Indonesia dengan mekanisme dumping untuk sekadar mencari
cara agar mereka bisa memasukkan CLQ ke Tanah Air.
Apalagi saat ini harga produk unggas di Indonesia juga mahal akibat
tekanan harga pakan. Melihat peluang AS itu sudah saatnya pemerintah
mewaspadainya. Apalagi kebijakan Menteri Pertanian soal impor bubur
daging (mechanically deboned meal/MDM) yang tertuang dalam Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2007 memberi "angin segar" bagi
negara lain untuk mengimpor ayam dalam kondisi tidak utuh.
Padahal, dari syarat aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) yang
diterapkan pemerintah untuk menghindari tekanan masuknya CLQ dari
AS, hanya syarat "utuh" yang paling ampuh.
Celah ini kalau tidak "ditutup" rapat bisa menjadi alasan bagi AS
untuk menekan Indonesia agar menerima CLQ dengan jaminan harga
kedelai murah. Kalau itu sampai terjadi, satu lagi gerbang
pertahanan pangan bangsa ini ambruk karena jutaan peternak unggas
bakal bangkrut.
